Pemerintah Terus Upayakan Peningkatan Daya Tampung Sekolah Untuk Kualitas Pendidikan dan Sukseskan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Sahabat Edukasi yang berbahagia…

Berikut beberapa informasi yang admin share dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI terkait upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta untuk menyukseskan program wajib belajar 12 tahun.

Mendikbud Anies: Daya Tampung SMA Harus Kita Tingkatkan

Mendikbud Anies Baswedan kembali melakukan Rapat Kerja (Raker) lanjutan dengan Komisi X DPR RI. Dalam rapat yang dipimpin oleh Sohibul Iman tersebut Mendikbud banyak menanggapi pertanyaan anggota DPR terkait program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun. Menurut Mendikbud, program Wajib Belajar 12 tahun harus dibarengi dengan penguatan kualitas dan daya tampung SMA/Sederajat.

“Daya tampung SMA/Sederajat saat ini 50 ribu rombongan belajar. Itu hanya bisa menampung 1,8 - 2 juta per tahun. Padahal angka kelahiran anak per tahun 6 juta. Kalau dibiarkan maka terjadi pengerucutan (lulusan) dari SD sampai SMA,” jelasnya dalam raker tersebut. Menurutnya langkah konkret yang harus dilakukan adalah meningkatkan anggaran untuk bisa meningkatkan percepatan daya tampung.

Mendikbud mengatakan bahwa angka ideal yang harus dikejar adalah 140 ribu rombongan belajar. “Jadi SMA/Sederajat harus meningkat tiga kali lipat. Tapi bukan hanya pembangunan fisik yang kita kejar, peningkatan kualitas juga mutlak akan kita lakukan,” tambahnya.

Menurut Mendikbud, percepatan pembangunan SMA/Sederajat, juga perlu didorong oleh Komisi X. “Ruang kelas kita saja tidak cukup, akibatnya 2,5 juta anak SD tidak lulus SMA. Mari kita tengok angkatan kerja kita, dari 120 angkatan kerja kita, 78 juta berpendidikan SD,” urainya.

Ia menambahkan jika hal ini tidak segera diperbaiki dengan melakukan percepatan maka persaingan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan sangat rendah. “Kita perlu belanja modal sekarang untuk percepatan SMA/Sederajat. Penekanannya pada SMK yang sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing,” papar Mendikbud.

Selain membahas permasalahan SMA, dalam Raker ini DPR juga meminta Mendikbud untuk memberi perhatian lebih pada program Guru Garis Depan (GGD) yang belum lama ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. “Porsi terbesar GGD adalah dari Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T). Hal ini karena mereka sudah berpengalaman hidup berdampingan dengan masyarakat,” tutup Mendikbud.

Mendikbud Anies Dorong Pembangunan SMK Sesuai dengan Potensi Daerah

Upaya Mendikbud Anies Baswedan untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas SMK kembali ia tegaskan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR. Anies menilai bahwa penguatan SMK akan mampu mendorong persaingan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ia juga menekankan masalah yang perlu segera dibenahi bersama dengan Komisi X DPR adalah percepatan pembangunan fisik dan kualitas SMK.

Mendikbud Anies mengatakan pembangunan SMK harus berpedoman pada nilai kebhinekaan. “Kebhinekaan di sini bukan dalam arti identitas tapi menghargai perbedaan tantangan di setiap daerah,” ujarnya. Oleh karena itu menurutnya pembangunan SMK harus melihat potensi daerah masing-masing.

“Kita mendorong pembangunan SMK yang sesuai dengan potensi di daerahnya. Yang kerap terjadi sudah ada SMK namun bidang tersebut tidak ada di daerah tersebut. Kita ingin meningkatkan potensi daerah, bukan sedang mengosongkan tenaga terampil dari daerah itu,” paparnya.

Mendikbud juga mengatakan bahwa jangan semata-mata menyalahkan lulusan SMK jika penyerapan tenaga kerja sedikit. Menurutnya masalah tenaga kerja harus dilihat dalam konteks yang luas.

“Ketika kita bicara pengangguran sebenarnya kita bicara supply and demand, ketika demand-nya tetap akan terjadi terjadi penurunan. Maka kita harus lihat dua faktor itu, jangan hanya supply dari SMK saja. Kalau kita menyaksikan ekspansi perekonomian ke depan dengan percepatan infrastruktur maka potensi pertumbuhan ekonomi akan membesar,” tambahnya.

Tak hanya fokus pada pembangunan SMK, Mendikbud juga menegaskan komitmennya dalam pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Menurutnya masa anak-anak di bawah 6 tahun adalah investasi paling penting perkembangan anak, sehingga perlu didukung oleh PAUD yang juga berkualitas.

“Saat ini sudah ada 73 ribu lembaga PAUD yang mendapat Biaya Operasional PAUD (BOP), namun kita tidak sekadar mendorong pembangunan fisik semata. Kita juga melakukan kegiatan diklat berjenjang bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta terus melakukan sinergi dengan pemerintah daerah,” urai Mendikbud.

Pemerintah Berencana Tingkatkan Daya Tampung Sekolah

Pemerintah berencana meningkatkan daya tampung sekolah secara bertahap selama lima tahun ke depan. Upaya ini dilakukan untuk mencapai target 140 ribu rombongan belajar per angkatan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, rencana pemerintah ini dilakukan dalam rangka program Wajib Belajar 12 tahun. Peningkatan daya tampung ini, kata dia, akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. “Ekspansi ini akan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia karena problem kekurangan kapasitas tidak hanya di daerah tertentu saja,” katanya pada Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dengan Mendikbud RI di Ruang Sidang Komisi X Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2015).

Hadir pada raker Plt. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Hamid Muhammad dan sejumlah pejabat eselon Kemendikbud. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman.

Mendikbud menyebutkan, daya tampung SMA sederajat saat ini per angkatan sebanyak 50 ribu rombongan belajar. Artinya, kata dia, dari jumlah tersebut hanya bisa menampung 1,8 juta hingga 2 juta anak per angkatan. “Padahal kelahiran anak per tahun hampir 6 juta. SMA harus mengalami lonjakan sekitar tiga kali lipat. Begitu juga dengan SMP dan sebagian SD,” katanya.

Mendikbud mengatakan, peningkatan kapasitas sekolah ini tidak hanya sebatas sarana prasarana atau fasilitas fisik semata, tetapi juga peningkatan mutu. Dia menyebutkan, kebutuhan tambahan anggaran yang diperlukan mulai tahun depan mencapai Rp11,7 triliun. “Angka nominalnya signifikan, tetapi angka persentasenya dibandingkan dengan alokasi pendidikan tidak terlalu besar,” katanya.

Peningkatan daya tampung ini, lanjut Menteri Anies, ditekankan pada SMK dan disesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah tersebut. SMK, kata dia, akan menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan bukan menjadi alat mengosongkan penduduk terampil dari daerahnya.

Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mengatakan, rencana pemerintah tersebut agar langsung diterjemahkan ke dalam politik anggaran. DPR, kata dia, akan melakukan proses sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. “Kemendikbud RI perlu menyiapkan skenario kebutuhan anggaran secara matang yang tercermin dalam anggaran pada program terkait,” katanya. (***)

Sumber artikel : http://kemdikbud.go.id