Sahabat Edukasi yang berbahagia…
Berikut Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT RI ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan sidang bersama dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dibacakan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2016 selengkapnya :
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Damai Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;
Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;
Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam, beserta Ibu Ani Yudhoyono;
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz;
Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono;
Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;
Yang saya hormati Ibu Karlina Umar Wirahadikusumah;
Yang saya hormati para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan.
Marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam rangka Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70.
Hari ini di depan sidang yang terhormat, saya akan menyampaikan Pidato Kenegaraan pertama saya sebagai Presiden Republik Indonesia.
Hadirin yang saya hormati,
Kita patut berterimakasih kepada para pendahulu kita, para pemimpin nasional, mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati
Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Atas perjuangan dan kerja keras para pemimpin nasional tersebut, disertai dukungan sepenuh hati dari seluruh rakyat Indonesia, hari ini di saat kita memperingati 70 tahun Indonesia Merdeka, kita mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk melompat maju.
Persatuan Indonesia sudah kokoh, pendidikan rakyat semakin maju, dan peluang peserta didik untuk melakukan mobilitas sosial terbuka lebar. Saat ini, kita telah memiliki hampir 300 ribu sekolah, lebih dari dua juta guru, dan hampir 40 juta siswa, tidak termasuk Taman Kanak-Kanak yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.
Lebih dari itu, Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, adalah negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, negeri demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam hal berdemokrasi, kita telah menjadi salah satu contoh gemilang di dunia. Dibandingkan dengan tahun 2013, indeks demokrasi kita naik dari 63,72 menjadi 73,04 pada tahun 2015. Kita juga memiliki pemilih muda yang kritis, dan bersemangat mengawal jalannya demokrasi dan pemerintahan.
Selain itu, saat ini Indonesia juga mempunyai jumlah kelas menengah yang signifikan dan akan terus bertambah seiring dengan bonus demografi yang sedang dan akan kita nikmati. Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia juga mengalami lonjakan Produk Domestik Bruto, dari sekitar 1000 triliun rupiah, menjadi sekitar 10 ribu triliun rupiah dan menjadi kekuatan ke-16 ekonomi dunia. Kini Indonesia duduk sejajar dengan negara-negara maju di Forum G-20.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Semua itu menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang besar, kita harus percaya diri, harus optimis, bahwa kita dapat mengatasi segala persoalan yang menghadang di hadapan kita.
Selama ini kita terjebak pada pemahaman bahwa melambannya perekonomian global, yang berdampak pada perekonomian nasional adalah masalah paling utama. Padahal kalau kita cermati lebih seksama, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, sekali lagi, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, juga berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa.
Menipisnya budaya saling menghargai, mengeringnya kultur tenggang rasa, baik di masyarakat maupun institusi resmi seperti lembaga penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, media, dan partai politik, menyebabkan bangsa ini terjebak pada lingkaran ego masing-masing.
Hal ini tentu saja menghambat program aksi pembangunan, budaya kerja, semangat gotong royong, dan tumbuhnya karakter bangsa.
Lebih-lebih, saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya, dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif. Masyarakat mudah terjebak pada ‘histeria publik’ dalam merespon suatu persoalan, khususnya menyangkut isu-isu yang berdimensi sensasional.
Tanpa kesantunan politik, tatakrama hukum dan ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi, kita akan kehilangan optimisme, dan lamban mengatasi persoalan-persoalan lain termasuk tantangan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia. Kita akan miskin tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Saudara-saudara yang saya hormati,
Sekarang ini siklus perekonomian global maupun nasional kurang menggembirakan. Goncangan ekonomi seperti itu bukanlah yang pertama kali kita rasakan. Kita telah mengalami berulangkali. Kita optimis dapat melaluinya dengan selamat.
Selain itu, banyak masalah mendasar yang menuntut penyelesaian. Di bidang pangan, kita belum mencapai kedaulatan pangan, rentan gagal panen, dan mudah diterpa ketidakstabilan harga pangan. Di bidang infrastruktur, moda transportasi massal di tiap wilayah masih sangat kurang dan belum terintegrasi dengan baik.
Di bidang maritim, illegal fishing, pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut menyebabkan kerugian negara sangat besar. Sedangkan untuk energi, kita masih menghadapi masalah ketersediaan tenaga listrik untuk menopang kehidupan warga dan pembangunan ekonomi. Ditambah lagi, produksi BBM masih defisit sekitar 600 ribu barel per hari. Sementara itu, di bidang kesehatan, gizi buruk dan angka kematian ibu yang relatif tinggi masih menjadi masalah utama. Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah baru mencapai sekitar 8 tahun dari 12 tahun wajib belajar. Selain itu, kita juga belum mentas dari kemiskinan dan kesenjangan sosial, baik antar kelompok masyarakat maupun antarwilayah. Gini ratio tahun ini masih di atas 0,4. Yang memperihatinkan fenomena kekerasan terhadap anak diduga juga meningkat.
Indonesia juga dihadapkan pada beberapa cobaan. Letusan Gunung Sinabung, Gunung Raung, hujan salju di Papua, dan dampak El-Nino serta perubahan iklim. Tanpa diduga, beberapa bulan lalu pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara jatuh di Medan dan merenggut sejumlah prajurit terbaik kita dan masyarakat sipil.
Pemerintah tentu tidak hanya berpangku tangan. Dengan kemampuan yang ada, kita berikan bantuan dan pertolongan kepada warga yang tertimpa musibah. Kita berikan penghormatan dan penghargaan kepada para prajurit yang gugur akibat jatuhnya pesawat Hercules.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Sejarah telah mengajarkan kepada kita, kunci untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut adalah persatuan. Persatuan! Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, bangsa Indonesia terus dihadapkan pada persoalan besar, yaitu melawan penjajah yang ingin kembali berkuasa.
Dalam kondisi sulit seperti itu, hubungan antara pemimpin dengan pemimpin, antara pemimpin dengan rakyat, dan antara rakyat dengan rakyat, justru terjalin sangat erat dan mendalam. Semangat persatuan mereka laksana semen yang menyatukan butir-butir pasir menjadi pilar yang kokoh. Karena persatuan itu, kita tetap menjadi bangsa yang merdeka dan bermartabat.
Oleh sebab itu, untuk mengatasi seluruh persoalan bangsa dewasa ini, kita harus tetap utuh, bekerja bahu membahu, tidak boleh terpecah belah oleh pertentangan politik dan kepentingan jangka pendek.
Sehingga kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dapat terwujud. Seperti Saudara-saudara ketahui, saya baru saja melakukan perombakan Kabinet Kerja. Keputusan ini saya ambil guna memperkuat kinerja Pemerintah untuk percepatan implementasi program aksi pembangunan. Para putra terbaik bangsa harus mau berkeringat, membanting tulang membangun bangsa dan negara. Bagi saya, perombakan Kabinet Kerja adalah salah satu jembatan terbaik untuk memenuhi janji saya pada rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam perikehidupan mereka.
Saudara-saudara yang saya banggakan, Konsolidasi demokrasi telah kita raih. Kini saatnya, demi menjaga kepentingan nasional, kita lakukan transformasi fundamental perekonomian nasional. Paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif harus diubah menjadi produktif. Pembangunan harus dimulai dari pinggiran, dari daerah dan desa-desa, dengan meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digerakkan oleh sikap mental kreatif, inovatif, dan gigih.
Dengan cara itu juga, kita akan manfaatkan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa keberanian melakukan lompatan tersebut, kita tidak akan pernah bisa meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh, mandiri secara ekonomi, dan menegakkan kepentingan nasional.
Sejauh ini Pemerintah senantiasa menjaga APBN tetap sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung kemandirian fiskal melalui peningkatan penerimaan tanpa mengganggu iklim investasi. Kita kurangi ketergantungan pada penerimaan dari sumberdaya alam. Kita kendalikan defisit anggaran dalam batas aman, dan kita jaga debt ratio, rasio hutang dalam batas yang terkendali. Selain itu, kita juga tata kembali sistem subsidi agar lebih tepat sasaran. Kita juga dorong pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Saya memahami, kebijakan yang saya ambil di awal pemerintahan adalah kebijakan yang tidak populer. Pemerintah seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat. Namun, moral politik saya mengatakan, saya harus bertindak dan menghentikan praktik yang tidak benar.
Langkah awal yang saya tempuh adalah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Selain itu juga menata jalur pengadaan dan distribusi BBM. Kita harus meninggalkan perilaku konsumtif menjadi produktif.
Sebagai ilustrasi, tahun 2014, sekitar 240 triliun rupiah subsidi BBM hanya dibakar di jalan-jalan, hanya dibakar-bakar dan dinikmati oleh jutaan mobil pribadi; bukan dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di gunung-gunung, di pesisir-pesisir, di pulau-pulau terpencil, atau mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Itulah yang saya sebut sebagai praktik yang tidak benar tersebut. Padahal uang sebesar itu dapat digunakan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan kesejahteraaan rakyat melalui program ekonomi produktif dan perlindungan sosial, serta membangunlebih banyak lagi infrastruktur.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pemerintah menyadari kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk sementara waktu mengurangi kenyamanan hidup kita. Namun untuk jangka panjang, kebijakan yang saat ini dirasa pahit, pada saatnya akan berbuah manis.
Banyak infrastruktur dan fasilitas publik yang dapat dibangun pemerintah untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Banyak program bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin yang dapat diberikan pemerintah untuk membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan. Banyak program perlindungan sosial yang dapat dijalankan secara berkelanjutan untuk seluruh masyarakat dan pekerja.
Juga banyak usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bisa digerakkan. Semua itu bisakita lakukan dengan pengalihan subsidi BBM dan subsidi-subsidi lainnya yang saat ini tidak tepat sasaran.
Bagi masyarakat kita yang kurang beruntung, yang rentan terhadap perubahan, pemerintah menyiapkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat. Pemerintah juga akan terus mendukung efektivitas dan keberlanjutan program Sistem Jaminan Sosial Nasional, baik Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Berbagai program itu merupakan jaring pengaman sosial agar saudara-saudara kita yang kurang beruntung, pada saat terjadi gejolak tidak mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Mereka harus tetap menjadi bagian dari pembangunan nasional yang produktif.
Saudara-saudara yang saya muliakan, Sejalan dengan nafas Nawacita, Pemerintah saat ini terus mempercepat pembangunan infrastruktur. Kita bangun jalan tol yang tidak lama lagi akan menyambungkan Pulau Jawa, bahkan dalam beberapa tahun ke depan, akan terbentang di Pulau Sumatera. Kita bangun pula jalur kereta api di Sulawesi dan segera di Kalimantan dan Papua; kita bangun lebih banyak waduk; dan pelabuhan-pelabuhan untuk mendukung tol laut dengan tambahan banyak galangan kapal.
Di bidang energi, dalam sepuluh bulan ini, pemerintah sudah memulai membangun lebih banyak pembangkit listrik di berbagai pelosok Tanah Air. Sehingga dalam kurun waktu lima tahun ke depan, kita bisa penuhi kebutuhan listrik yang menopang kemajuan industri dan pencapaian rasio elektrifikasi yang tinggi, guna menjamin pertumbuhan ekonomi bagi lompatan kemajuan bangsa kita.
Kita juga perbanyak pasar rakyat, agar menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, dan memberikan insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi produktif. Sejalan dengan itu, Pemerintah juga mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri di luar Pulau Jawa, khususnya untuk industri pertanian dan pertambangan.
Pemerintah juga mengupayakan agar beragam program aksi pembangunan itu dapat dikelola dengan mengedepankan kapasitas dan daya inovasi anak bangsa sendiri. Program aksi pembangunan itu, khususnya untuk ekonomi kreatif, harus bisa menjadi akses untuk perolehan lapangan kerja yang makin berkualitas, perbaikan kesejahteraan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi anak bangsa.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Saya ingin membuktikan bahwa kita tidak boleh lagi memunggungi samudera dan laut. Laut kita yang terbentang luas, memiliki potensi ekonomi, potensi pertahanan, dan potensi persatuan. Lingkungan laut yang kini terancam oleh perubahan iklim perlu kita selamatkan. Kita jugaharus melindungi laut kita dari ancaman keamanan seperti pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut. Kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan kita, termasuk ditenggelamkan. Hukum internasional juga menentang pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut.
Salah satu agenda saya yang terpenting adalah mewujudkan tol laut. Tol laut yang menjadi bagian dari infrastruktur maritim akan dilengkapi dengan galangan-galangan kapal yang produktif. Insya Allah, kebijakan ini akan mendorong peningkatan ekonomi maritim yang berkesinambungan, kelestarian laut, dan tata ruang laut yang baik. Seiring dengan itu, kita juga harus menggali lagi budaya maritim dan identitas maritim bangsa Indonesia. Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim. Bangsa yang menjaga dan mendayagunakan lautnya dengan penuh kesungguhan.
Itulah bagian awal dari upaya kita untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim yang tidak saja digagas untuk menciptakan ketahanan nasional tetapi juga ketahanan regional dan global. Strategi inilah yang tengah digodok dan akan dituangkan menjadi Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Guna mendorong penguatan ekonomi nasional melalui transformasi fundamental, Pemerintah mewajibkan penggunaan rupiah untuk transaksi di dalam negeri. Langkah ini untuk menunjukkan bahwa kita adalah Negara berdaulat. Transformasi ekonomi juga memerlukan topangan yang kuat dari bidang-bidang lain seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, dan penghargaan pada hak azasi manusia.
Tanpa sinergi bidang-bidang tersebut, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan kokoh. Seperti digariskan dalam UUD 1945, prinsip dasar politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Prinsip ini menuntut Indonesia menentukan kebijakan politik luar negeri secara bebas, mandiri, dan tanpa beban aliansi. Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Untuk itu Indonesia akan terus mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai belahan dunia, menjadi penengah konflik, memberikan kepemimpinan dalam pembuatan norma-norma regional dan global. Indonesia akan terus berkontribusi dan berperan dalam menciptakan keamanan di Asia Tenggara, serta memberikan kepemimpinan di Samudra Hindia, di mana Indonesia akan menjadi pemimpin Indian Ocean Rim Association pada 2015-2017. Indonesia juga terus mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan dan kedzaliman serta menyerukan agar saudara-saudara Muslim di Timur Tengah meletakkan senjata dan berdamai demi kepentingan ukhuwah Islamiyah.
Kita juga akan membangun kekuatan pertahanan Negara yang tangguh dengan memberdayakan alutsista produksi dalam negeri. Kita harus memiliki kekuatan pertahanan Negara yang tidak hanya sebatas kekuatan esensial minimum, namun kekuatan yang mampu mengamankan dan menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi sekitar 250 juta warganya. Kekuatan pertahanan yang kita bangun itu harus tetap menjunjung tinggi karakter negara dan bangsa Indonesia sebagai negara dan bangsa yang cinta damai.
Sejalan dengan itu, dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Pemerintah mendorong sinergi KPK-POLRI Kejaksaan Agung agar bahu membahu dalam bekerja dan menjadipendorong pembangunan. Sinkronisasi dan harmonisasi antar lembaga penegak hukum terus ditingkatkan sehingga terbangun sistem hukum yang modern, yang menekankan aspek preventif dan fasilitatif.
Pemerintah juga telah membentuk Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang terdiri dari para tokoh masyarakat yang kredibel, independen, dan berintegritas. Semoga terpilih pimpinan KPK yang amanah, yang dapat membawa lembaga anti-rasuah itu bekerja efektif, dan dapat bekerjasama dengan penegak hukum lainnya, membersihkan jubah Republik yang dikotori oleh korupsi.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, Secara khusus saya ingin memberikan perhatian kepada tanah Papua. Pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua dan menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Kerusuhan seperti kasus Tolikara, seharusnya tidak terjadi lagi di masa depan. Pemerintah memberikan akses bagi wartawan asing untuk masuk dan meliput di Papua.
Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria, menurunkan emisi karbon dengan menghentikan kebakaran hutan, mengelola hutan secara lestari, melindungi nelayan dari para pencuri ikan dari negara-negara lain, melindungi generasi mendatang dari ancaman bahaya narkoba, serta membentuk komite rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat.
Saat ini Pemerintah sedang berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas. Semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di bumi Nusantara.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Hadirin sekalian yang saya muliakan, Di akhir pidato kenegaraan yang terhormat ini, saya ingin berterimakasih atas ketulusan, kesabaran, dan optimisme Saudarasaudara dan seluruh rakyat Indonesia, sehingga Pemerintah mempunyai ruang untuk melakukan transformasi fundamental perekonomian nasional.
Juga kepada beberapa perwakilan Saudara-saudara kita dari daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, pedalaman, dan para juara olimpiade sains dan teknologi, olah raga, dan lain-lain, atas prestasi dan dedikasinya yang luar biasa, yang ikut hadir bersama-sama kita di ruangan yang terhormat ini.
Kita membutuhkan lebih banyak lagi pejuang-pejuang pembangunan seperti Saudara-saudara, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas, Etos Kerja, dan semangat Gotong Royong. Untuk itu, pada hari ini saya menegaskan kembali perlunya gerakan nasional revolusi mental. Gerakan tersebut akan menyuburkan kembali nilai-nilai semangat juang, optimisme, kerja keras, kesantunan, tatakrama, dan memperkokoh karakter bangsa, serta memperkuat tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dengan dukungan tulus, kesabaran, dan sikap optimis seluruh rakyat Indonesia, Insya Allah transformasi fundamental ekonomi nasional yang dijalankan pemerintah pada saatnya akan berbuah manis. Mengakhiri pidato ini, saya ingin mengingat pesan Bung Karno pada Sewindu Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1953; “...kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya.”
Untuk hidup sejahtera perlu kerja keras, butuh pengorbanan. AYO KERJA untuk bangsa! AYO KERJA untuk negara! AYO KERJA untuk rakyat!
Dirgahayu Republik Indonesia!
Terimakasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya.
Jakarta, 14 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Download selengkapnya Pidato Kenegaraan Presiden RI Dalam HUT RI Ke-70 Tahun 2015 di depan Sidang Bersama DPR-RI dan MPR-RI pada links sumber artikel berikut ini. Semoga bermanfaat dan terimakasih… Salam Edukasi...!
